PELATIHAN MENJAHIT

Read More

KELEMBAGAAN DESA

DAFTAR KELEMBAGAAN DESA SIDOKARE 
1.    BPD

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	WARSIBI, SE	Nganjuk	L	Ketua BPD
2.	SUWARNO	Nganjuk	L	Wakil Ketua
3.	SUSANTI, S.Pd	Nganjuk	L	Sekretaris
4.	SUJITO	Nganjuk	L	Anggota
5.	PAIMIN	Nganjuk,	L	Anggota

2.    LPMD

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.

3.    PKK

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.

4.    RT / RW

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.

5.    KARANG TARUNA

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.

Read More

SAMSAT MASUK DESA

SAMSAT MASUK DESA SIDOKARE.
Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor / HER Motor Keliling.
Waktu Pelaksanaan setiap HARI KAMIS, JAM 08.00 - 09.00 WIB, Tempat BALAI DESA SIDOKARE.

Read More

PROYEK PATUSAN DESA SUMBER DANA DANA DESA (DD) TAHUN 2015

KONDISI 0 %

KONDISI 50 %

KONDISI 100%

Read More

PROYEK PENYEMIRAN ASPAL DESA SUMBER DANA DANA DESA (DD) TAHUN 2015

KONDISI 0%

KONDISI 50 %

KONDISI 100 %

Read More

PAGU DESA

DOWNLOAD :
http://www.megafileupload.com/6yz0/pagu_desa_2016_-_1_april_-_untuk_desa.xls

Read More

Surat Sekda Pedoman Penyusunan APB Desa 2016

DOWNLOAD :
http://s000.tinyupload.com/?file_id=81070909806775942735

PEMERINTAH  KABUPATEN  NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telepon (0358) 321746 Faks. (0358) 321111

www.nganjukkab.go.id

Nganjuk,

Nomor      :  141/           /411.304/2016 Sifat          :  Segera Lampiran :  1 (satu) set pedoman Hal            :  Pedoman Penyusunan                      APB Desa Tahun Anggaran 2016

Kepada        Yth.  Camat se-Kabupaten Nganjuk                   di NGANJUK

Merujuk surat Bupati Nganjuk Nomor: 141/195/411.304/2015 tanggal 10 Februari 2015 hal Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang antara lain berisi:

a.     Daftar Kewenangan Desa, Program Desa dan Kegiatan Desa, Kode Pendapatan Belanja Pembiayaan Desa.

b.     Panduan Penggunaan Anggaran Desa.

Bahwa sehubungan dengan perkembangan terbaru telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 serta Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengatur bidang-bidang kewenangan desa yang terdapat perbedaan dengan bidang kewenangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kesulitan dalam menyusun APB Desa Tahun 2015, maka perlu menerbitkan pedoman yang menyelaraskan bidang kewenangan desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

                          I.          Pedoman Bidang Kewenangan, Sub Bidang Kewenangan, Program Desa dan Kegiatan Desa. (Lampiran I).

                         II.          Panduan penggunaan Dana Transfer Desa. (Lampiran II).

                       III.          Penyaluran Dana Transfer Desa

1.    Dana Transfer Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa APBN (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Bantuan Keuangan (BK).

2.    Syarat penyaluran Dana Transfer Desa:

a.    Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2015;

b.    Telah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2015;

c.    Telah menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja ADD T.A. 2014 serta menyusun Laporan Berkala ADD dan Laporan Akhir ADD T.A. 2014;

d.    Telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa T.A. 2015 yang terdiri dari:

1)   Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan

2)   Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang meliputi:

a)   Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD;

b)   Bendahara Desa; dan

c)    Pelaksana Kegiatan.

e.    Memiliki Rekening Kas Desa.

3.    Tata cara penyaluran Dana Transfer Desa berupa DD dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

4.    Tata cara penyaluran Dana Transfer Desa (ADD, BHPRD, BK):

a.    Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Transfer Desa kepada Bupati melalui Camat. (Lampiran III).

b.    Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:

1)   Telah terpenuhinya syarat penyaluran Dana Transfer Desa sebagaimana tersebut pada uraian huruf C angka 2.

2)   Ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran Dana Transfer Desa.

3)   Kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa. (Lampiran IV).

c.    Camat menyampaikan surat pengantar permohonan penyaluran Dana Transfer Desa kepada Bupati melalui Bapemaspemdes yang disertai surat keterangan hasil penelitian. (Lampiran V).

d.    Bapemaspemdes mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran Dana Transfer Desa kepada Bupati.

e.    Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dinas P2KAD) untuk diproses penyaluran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah melalui transfer ke Rekening Kas Desa.

f.     Bapemaspemdes memberitahukan dana yang telah ditransfer kepada Kepala Desa melalui Camat.

                      IV.          Pencairan dana di bank dilakukan melalui Surat Pengantar Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Camat berdasarkan penelitian dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). (Lampiran VI).

                        V.          Ketentuan belanja, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Transfer Desa (ADD, BHPRD, BK) dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi software Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).

                      VI.          Dalam hal terdapat sasaran kegiatan di desa yang juga didanai dari APBD (anggaran SKPD), maka agar dikoordinasikan pembagian sasarannya. Contoh: kebutuhan makanan tambahan untuk balita sejumlah 25 orang, dapat dibagi sasaran 15 (lima belas) orang dibiayai APBD dan 10 (sepuluh) orang dibiayai APB Desa.

                     VII.          Jumlah uang dalam kas pada Bendahara Desa paling banyak sebesar            Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

	a.n. BUPATI NGANJUK SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK Drs. H MASDUQI. M. Sc. MM Pembina Utama Madya NIP. 19580810 198203 1 027

 

Tembusan:

Yth.  1.  Bupati Nganjuk

               (sebagai laporan);

          2.  Tim Pembina Desa Tingkat Kabupaten.

Read More